Good Corporate Governance (GCG)

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Good Corporate Governance

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang disebut Good Corporate Governance (GCG). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten.

Adanya pelaksanaan GCG yang konsisten memungkinkan pertumbuhan dan track record yang sustainable untuk jangka panjang. Sebuah perusahaan yang telah melaksanakan GCG akan memiliki pandangan jangka panjang dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko, menemukan peluang-peluang dan mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan.

GCG akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggung jawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kerja yang positif dan kondusif, pertanggungjawaban kepada pasar dan komunitas serta pencapaian kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam implementasinya, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk menerapkan prinsip-prinsip GCG yang meliputi :

  • Keterbukaan (transparency)

    Perusahaan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan harus menyediakan informasi yang bersifat materil dan relevan mengenai perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.

  • Akuntabilitas (accountability)

    Perusahaan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya perusahaan dengan tetap memperhatikan stakeholders guna mencapai kinerja Perusahaan secara berkesinambungan.

  • Tanggung Jawab (responsibility)

    Perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perusahaan.

  • Ketidak-berpihakan (independent)

    Perusahaan dikelola secara professional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

  • Kewajaran dan kesetaraan (fairness)

    Dalam melaksanakan kegiatannya Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

  • Terpercaya (Trusted)

    Mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.

Skor GCG IPCC = 89,2 (sangat baik)

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Konten sedang disiapkan...

Board of Directors

Saat Ini

Chiefy Adi K
Direktur Utama
(Maret 2017 s.d saat ini)
Arif Isnawan
Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis

(Maret 2018 s.d saat ini)
Indra Hidayat Sani
Direktur Operasi dan
Sistem Informasi

(Agustus 2015 s.d saat ini)
Sugeng Mulyadi
Direktur Keuangan dan SDM
(Maret 2018 s.d saat ini)
Salusra Wijaya
Direktur Kepatuhan
(Juli 2018 s.d saat ini)

2017

Chiefy Adi K
Direktur Utama
(Maret 2017 s.d saat ini)
Hudadisoerja Djanegara
Direktur Komersial dan
Pengembangan Bisnis

(September 2017 s.d Maret 2018)
Indra Hidayat Sani
Direktur Operasi dan
Sistem Informasi

(Agustus 2015 s.d saat ini)
Armand Badudu
Direktur Keuangan dan SDM
(Januari 2015 s.d Maret 2018)

2012 - Maret 2017

Armen Amir
Direktur Utama
(Desember 2012 s.d Maret 2017)
Bimo Widhiatmoko
Direktur Operasi dan Komersial
(Des 2012 s.d Juni 2015)
M Syaefullah
Direktur Keuangan dan SDM
(Des 2012 s.d Januari 2015)
Indra Hidayat Sani
Direktur Operasi dan
Sistem Informasi

(Agustus 2015 s.d Maret 2017)
Armand Badudu
Direktur Keuangan dan SDM
(Januari 2015 s.d Maret 2017)





Board of Commissioners

Saat Ini

Elvyn G Masassya
Komisaris Utama
Marta Hardisarwono
Komisaris
H.M. Fathoni Akba
Komisaris Independen
Bay M Basani
Komisaris Independen

2017 - 2018

Elvyn G Masassya
Komisaris Utama
Abdul Hakam
Komisaris Bidang SDM & GCG
Marta Hardisarwono
Komisaris Bidang Keuangan
H.M. Fathoni Akbar
Komisaris Bidang Manajemen Resiko
Dian Lesmana
Komisaris Bidang Teknik

Keterbukaan Informasi

Konten sedang disiapkan...

Board Manual

Tata laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) adalah panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten, sehingga dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Tata laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Anggaran Dasar, keputusan-keputusan serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Tanggung Jawab), Independensi (Kemandirian), Fairness (Kewajaran) dan Trusted (terpercaya).

Tata laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien.

Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Direksi dengan Dewan Komisaris :

  • Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
  • Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
  • Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Hubungan Kerja Informal tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.
  • Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perusahaan secara tepat waktu, lengkap, terukur dan akurat.

Code of Conduct

Kode Etik Bisnis adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana kita menjalankan nilai-nilai dalam sehari-hari mengaspirasi kita untuk mencapai visi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk Kode Etik Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal dibangun di atas fondasi yang kuat dari Visi dan Corporate Values yang kami junjung di seluruh fungsi serta seluruh wilayah geografis operasional kami.

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang kami pegang dalam berinteraksi dengan semua stakeholders PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk karyawan, Pelanggan, Pemerintah, vendor dan komunitas untuk membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk memberikan informasi, kesadaran, pelatihan serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja.

Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk diharapkan untuk :

  • Menunjukkan secara nyata kejujuran, kedisiplinan dan menerapkan keterampilan, pengetahuan, keahlian dan inovasi.
  • Menolak dengan tegas semua perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena akan sangat merugikan pertumbuhan perusahaan.
  • Memberikan perhatian penuh pada Hak Asasi Manusia dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku dan melarang pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk apapun.

KERAGAMAN

  • Menghormati sesama rekan kerja dan membangun ikatan saling percaya.
  • Menghindari percakapan dan kegiatan yang menyinggung perasaan orang lain.
  • Membentuk jaringan yang kolaboratif untuk mempromosikan semangat tim dan inklusivitas.

KESEMPATAN YANG SETARA

  • Berperilaku dengan penuh rasa hormat dan tidak mendiskriminasi rekan kerja berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas.
  • Segera laporkan kepada atasan, atasan daripada atasan, atau SDM apabila menghadapi atau melihat adanya diskriminasi yang terjadi karena hal tersebut melanggar hukum serta aturan di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

MERITOKRASI dan KINERJA

  • Suatu fungsi akan dibuat ketika muncul kebutuhan akan suatu pekerjaan.
  • Setiap fungsi membutuhkan kompetensi yang tepat serta moral yang baik.
  • Setiap penugasan pekerjaan diberikan berdasarkan kriteria yang jelas dan dilakukan melalui prosedur yang adil dan transparan.
  • Setiap fungsi membutuhkan peningkatan kompetensi melalui pembelajaran serta pengembangan yang berkelanjutan.

ZAT-ZAT, OBAT-OBATAN TERLARANG DAN TINDAKAN ASUSILA

Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja bebas penyalahgunaan zat-zat dan obat-obatan terlarang serta tindakan asusila. Kami secara tegas menentang segala bentuk penjualan, distribusi, kepemilikan atau penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol oleh insan PT Indonesia Kendaraan Terminal di lingkungan kerja atau di fasilitas kerja lainnya, serta tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan. Peraturan ini secara tegas berlaku baik saat rehat maupun saat periode bekerja selama insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Perusahaan memiliki hak untuk melakukan pencarian dan pengujian untuk membuktikan penggunaan obat-obatan terlarang, alkohol dan tindak asusila sesuai dengan hukum yang berlaku kapanpun dibutuhkan.

Sebagai insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang bertanggung jawab, semua insan PT Indonesia Kendaraan Terminal harus mematuhi Peraturan yang telah tertulis di atas. Setiap pelanggaran terhadap peraturan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan tindakan asusila akan mengarah pada tindakan tegas termasuk pemutusan hubungan kerja bagi yang bersangkutan sesuai dengan proses yang berlaku.

TATA CARA BERPAKAIAN

  • Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk diharapkan untuk berpakaian rapi dan pantas serta sesuai dengan budaya perusahaan dan pekerjaan masing-masing.
  • Segala bentuk pakaian yang tidak pantas serta dapat mempermalukan perusahaan dan mempertaruhkan reputasi perusahaan, secara tegas perlu dihindari.
  • Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk diharapkan untuk menggunakan pakaian seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan unit pekerjaan masing-masing.

LINGKUNGAN KERJA AMAN DAN BEBAS DARI PELECEHAN

  • Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tidak diperkenankan berperilaku kasar, otoriter, intimidatif, menghina, menekan, menyinggung, atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
  • Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tidak diperkenankan mengeluarkan pernyataan dan lelucon yang mengarah pada kekerasan dan dapat melukai perasaan seseorang.
  • Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk tidak diperkenankan membiarkan atau mentolerir segala bentuk pelecehan seperti tindakan-tindakan, komentar, kontak fisik, gangguan, atau pembicaraan yang tidak pantas.

TANGGUNG JAWAB DALAM PENGGUNAAN ASET DAN WAKTU PERUSAHAAN

Aset PT Indonesia Kendaraan Terminal bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetapi juga intangible assets seperti waktu kerja insan PT Indonesia Kendaraan Terminal, Hak Kekayaan Intelektual, informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikian, desain produk dan sejenisnya.

  • Kemampuan untuk menentukan skala prioritas demi keuntungan optimal Perusahaan.
  • Kebiasaan untuk menghindari ketidakefisienan terutama dalam hal keuangan, sumber daya, dan waktu perusahaan.

PENGGUNAAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

  • Penggunaan yang masuk akal dan tidak mengakibatkan penambahan biaya maupun pemakaian waktu kerja.
  • Penggunaan yang tidak ilegal dan tidak merusak reputasi PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam segala bentuk.
  • Biaya untuk melakukan percakapan/ penggunaan yang bersifat personal akan ditanggung oleh individu yang bersangkutan. Segala bentuk kesalahan dalam penggunaan fasilitas perusahaan adalah pelanggaran dan dikenakan hukuman.
  • Menggunakan sistem komunikasi elektronik sesuai prosedur peruntukkannya.
  • Menjaga sistem komunikasi elektronik dari setiap kemungkinan penyalahgunaan, penyadapan dan perusakan data oleh pihak lain.
  • Bersikap hati-hati dalam menyimpan, mencatat dan menggunakan password.

KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

  • Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
  • Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja.
  • Memenuhi atau melampaui standar peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup.
  • Peka dan menghormati nilai dan hak tradisional masyarakat setempat disetiap daerah operasi pelabuhan.

Whistleblowing System

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) adalah suatu sistem dan prosedur yang dirancang untuk menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan, penyimpangan dan pelanggaran yang disampaikan oleh Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau pihak lainnya.

Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dan pelanggaran disetiap perusahaan sehingga menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, karena adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh insan perusahaan dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas wewenangnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan internal perusahaan.

  • Ruang lingkup Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk adalah:
    • Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non finansial terhadap perusahaan akibat terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    • Pelanggaran peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan penyelenggaraan program PT Indonesia Kendaraan Terminal maupun yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
    • Peraturan internal yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
    • Permasalahan Akuntansi dan pengendalian intern atas Laporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji secara material dalam laporan keuangan.
    • Permasalahan yang menyangkut independensi audit, baik oleh Internal Audit maupun oleh Eksternal Audit.
    • Perilaku Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal yang tidak terpuji yang berpotensi mencemarkan reputasi perusahaan dan/atau yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
  • Mekanisme pelaporan pelanggaran diatur sebagai berikut :
    • Pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran oleh insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk atau terlapor melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
    • Satuan Pengawasan Intern menerima dan menyeleksi pengaduan yang diterima dan melaporkan kepada Direktur Utama.
    • Pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran dalam hal terlapor adalah direksi kepada dewan komisaris.
    • Direktur Utama menetapkan terlapor dan menindaklanjuti laporan pelanggaran kepada :
      • Pemegang Saham apabila terlapor Dewan Komisaris.
      • Dewan Komisaris apabila terlapor Direksi.
      • Satuan Pengawasan Intern apabila terlapor Karyawan.
    • Pemegang Saham dan Dewan Komisaris menindaklanjuti laporan pelanggaran sesuai dengan kewenangan masing-masing.
    • Satuan Pengawas Intern melaksanakan Investigasi apabila terlapor karyawan :
      • Melakukan interview kepada pelapor dan memastikan kecukupan bukti untuk ditindaklanjuti.
      • Melakukan pemeriksaan kepada terlapor dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama.
      • Direktur Utama dan/atau Direksi menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern.
    • Satuan Pengawasan Intern membuat laporan posisi tindak lanjut pelanggaran Karyawan kepada Direktur Utama yang meliputi antara lain jumlah pengaduan, saluran pelaporan yang digunakan oleh pelapor dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan.
  • SALURAN PELAPORAN PELANGGARAN

    Perusahaan menyediakan fasilitas saluran laporan pelanggaran melalui :

    • Telepon Direct : 021-43932250 ext. 805
    • Facsimile : 021-43932251
    • Surat : PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Jl. Sindang Laut No.101, Cilincing, Jakarta 14110

Pengelolaan Gratifikasi

Sebagai perusahaan yang profesional, independen, berintegritas dan berkelanjutan isu anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi prioritas bagi manajemen Perusahaan. Dalam semangat tersebut, Manajemen Perseroan terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik KKN, termasuk didalamnya upaya pengendalian praktik Gratifikasi.

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi ini diharapkan akan memperkokoh penegakan GCG perusahaan dan menjadi acuan bagi seluruh insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dalam menyikapi gratifikasi ketika berhubungan dengan pihak ketiga perusahaan. Pedoman ini merupakan salah satu rangkaian dokumen penegakan GCG perusahaan dimana konten dalam pedoman ini selaras dengan Pedoman GCG, Kode Etik Bisnis dan juga Tata laksana Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

PRINSIP DASAR

  • Pemberian hadiah/cindera mata dan hiburan

    Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk DILARANG secara langsung atau tidak langsung memberi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

  • Penerimaan hadiah/cindera mata dan hiburan

    Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk yang karena jabatannya dan/ atau anggota keluarganya (keluarga inti), DILARANG untuk menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan/ atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya. Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan/ atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga

  • Gratifikasi yang termasuk kategori suap

    Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

    • Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk di Perusahaan.
    • Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak dilaporkan kepada KPK dalam Jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal diterimanya.
    • Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban dan atau tugas insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Pedoman Kepatuhan LHKPN

Untuk menujukkan komitmen terhadap penerapan GCG di perusahaan, Pedoman Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini akan diterapkan secara konsisten di semua aktivitas bisnis perusahaan. Karena itu PT Indonesia Kendaraan Terminal  dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan dengan masyarakat, pemegang saham, pemerintah, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya selalu mengedepankan integritas dan komitmen yang tinggi untuk mengelola LHKPN.

Sebagai salah satu anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PT Indonesia Kendaraan Terminal menyusun, menetapkan dan mengimplementasi pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai wujud kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan pelaporan harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat wajib lapor PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk

Pengelolaan LHKPN juga merupakan komitmen bersama Insan PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk sebagai pejabat wajib lapor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai visi, misi dan tata nilai perusahaan.

Internal Auditor

Konten sedang disiapkan...

Independent Auditor

2013

  • Audit :
    Hadori Sugiarto Adi & Rekan, HLB
  • Unqulified Opinian :
    Wajar Tanpa Pengecualian

2014

  • Audit :
    Purwantono, Suherman & Surja, EY
  • Unqulified Opinian :
    Wajar Tanpa Pengecualian

2015

  • Audit :
    Purwantono, Sungkoro & Surja, EY
  • Unqulified Opinian :
    Wajar Tanpa Pengecualian

2016

  • Audit :
    Purwantono, Sungkoro & Surja, EY
  • Unqulified Opinian :
    Wajar Tanpa Pengecualian